Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun
interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan
ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi
yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika
kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan
sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi
positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat
negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana
tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional
maupun keamanan bersama.
Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto,
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia
saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara
di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap
mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai
rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal
dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana
wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia,
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia
sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era
presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata
untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris,
federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat
yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi”
yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan
presiden Soekarno pada masa Orde Lama
Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi
politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan
rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan
bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang
sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia
sangatlah buruk ketika itu. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim
Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun
1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan
pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya
membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.
Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh
Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi
pemerintahan Soekarno
yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi
pemerintahan Soeharto
yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya
menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan
Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam
keanggotaan PBB.
Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang
tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini
gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia.
Kemudian, isu Terorisme yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah
(Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal
logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara
tersebut sangat kurang harmonis. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat
melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal
inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak
berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik
dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor
perekenomian maupun militer.
HUBUNGAN
INDONESIA DAN SINGAPURA
Hubungan antara Indonesia dengan Singapura
pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah
tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu
loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap
sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan
sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang
disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak
para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara
Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia,
di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk
melakukan kegiatan subversive.
Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian
menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968
hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir
Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura
meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum
mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh
Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta
merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut
ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak
kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa
yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura
yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.
Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang
memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang
menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang
mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif
yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi
hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima
tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik
pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan
Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia
yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi
Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan
ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan
Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya
terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama
dengan RRC.
Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang
menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977
Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka
menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih
antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama
perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama
ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh
Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990
terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan
Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan
juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang
pariwisata.
Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan
keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan
Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia
dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu
terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama
militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto
tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer
pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam
kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer
Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya.
Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama
pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara
mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995
Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan
menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika
Serikat.
Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam
pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama
bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut
bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10
Maret
2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim
itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah
guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun
perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut,
Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi
krisis keuangan.
Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di
bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia
dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret
penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Singapura Lie Hsien Loong
menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian
itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut
pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan
pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke
Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh
sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani
perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada
pendidikan militer kedua negara.
Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi
sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara.
Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada
masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat
konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri
Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang
kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di
bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai
Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang
memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi
dan keamanan dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain
antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia
merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan
bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia
berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan.
HUBUNGAN
INDONESIA DAN VIETNAM
Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh
tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan
dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan
penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling
dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.
Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan
sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam
diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan
penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya”
di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop
Archeology
and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan
peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari
negara lain.
Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia
II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki
akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh
yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik
poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan
dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan
Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya
menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri
Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah
satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat
Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk
mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.
PEMECAHAN
MASALAH KAMBOJA
Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas
dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal.
Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di
tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas
dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu
contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand
berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut.
Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja
juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan
dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan
permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan
menjadi bias dan terlalu terdispersi.
Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya
masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat
level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan
inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah
berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.
Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif
permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand.
Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan
ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win
solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai
tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN
juga ikut campur untuk mendinginkan ketegangan yang meningkat atara kedua
negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang
disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya,
mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa
mengontrol situasinya. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas
ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN
hanya sekedar forum talk shop.
Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai
saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan
agresivitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada
dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi.
Bahkan keputusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut
jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum
jelas. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif
mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik
bilateral Kamboja-Thailand.
Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang
tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya
negosiasi. Hubungan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah
payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN
sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan
antar anggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari
inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral
dan multilateral melalui PBB.
ANALISIS
Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya
konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa
yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri,
tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus
Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik
dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia
kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan
internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan
Indonesia dan Singapura, lebih dititikberatkan pada usaha mengatasi
penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor
Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam
secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman
politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan
diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin
hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia
cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu.
Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang
diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi
Masa ORLA => Politik LN Indonesia menganut paham " Bebas Aktif "
BEBAS => dalam arti tidak menjadi sekutu blok barat { AS, Inggris & sekutunya } .. dan juga tidak masuk dalam blok Timur { Uni Sovtet, RRC & Sekutunya }
AKTIF => Indonesia turut serta dalam kancah dunia internasional yaitu masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 { pernah keluar dari anggota tahun 1962 dan masuk kembali sampai sekarang }
BEBAS => dalam arti tidak menjadi sekutu blok barat { AS, Inggris & sekutunya } .. dan juga tidak masuk dalam blok Timur { Uni Sovtet, RRC & Sekutunya }
AKTIF => Indonesia turut serta dalam kancah dunia internasional yaitu masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 { pernah keluar dari anggota tahun 1962 dan masuk kembali sampai sekarang }
Sumber
: http://frenndw.wordpress.com/
0 komentar:
Posting Komentar